Pengetahuan Pemahaman dan Pencegahan Pada Politik Uang - Newsroom Fisip UNTIRTA

Breaking

Selasa, 06 Maret 2018

Pengetahuan Pemahaman dan Pencegahan Pada Politik Uang

Reporter : Dinda Oktavika
Redaktur : Fatimatul Zahra


Ilustrasi foto : beritagar.id

SERANG – (4/10) Politik Uang atau Money Politics kerap terjadi menjelang pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  di Indonesia dengan tujuan menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan hak suaranya untuk partai yang bersangkutan. Tidak hanya berbentuk uang, Money Politics juga bisa dalam bentuk sembako. Politik uang termasuk tindak pidana yang ada di ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187 poin A sampai D dengan ancaman minimal 3 tahun sampai 6 tahun di penjara.
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) 2018 kota Serang mengaku sudah melakukan kegiatan sosialisasi untuk mendeklarasikan Politik Anti Uang dan Anti SARA dengan mengundang Skateholder (Pemangku Kepentingan) pemilu kota Serang pada bulan Januari lalu. Hal ini di lakukan agar Pilkada kota Serang bisa menegakkan keadilan Pemilihan Umum (Pemilu) dan membuang jauh-jauh politik uang.
Saat di datangi 2 Maret lalu, Faridi anggota Panwaslu kota Serang mengungkapkan, sejauh ini belum ada temuan atau laporan terkait praktik politik uang yang terjadi pada Pilkada tahun ini, jika memang di temukan akan di serahkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).
“Kalau kita menemukan dugaan pelanggaran Money politics, dengan tegas kita akan meneruskan ke Sentra Gakkumdu, Sentra Gakkumdu ada 3 instansi ya Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Sentra Gakkumdu itu 3 instansi ini kita menggelar kasus ya, karena kita kan akan menggalih unsur-unsur tindak pidana money politik itu sendiri, bila itu terpenuhi unsur-unsurnya. Seperti barang bukti, pelakunya nah itu nanti kita tindak lanjuti ke pengadilan” tuturnya.
Meskipun masyarakat tahu Money Politics di salahkan, banyak dari mereka yang kerap menerima bentuk sogokan tersebut. Seperti pengakuan dari wanita 24 tahun ini “Saya terima kan lumayan. Tapi kalo masalah memilih atau tidaknya itusih tetap sesuai dengan hati nurani saya, tidak tergantung dengan uang yang di kasih. Dan yang di kasih juga bukan berupa uang, ada sembako juga ya. Saya sih saya terima walaupun saya tau itu salah, lumayan kan” ujar Rosianna. Namun untuk tahun ini ia berharap agar tidak ada lagi praktik politik uang yang merugikan diri masing-masing partai atau calon pasangan (paslon).
Praktik Politik Uang layaknya budaya di Indonesia, hal ini di ungkapkan Dicky Mahasiswa Universitas Serang Raya “Politik uang itu melanggar peraturan sudah pasti, kan walaupun udah di larang dalam peraturan pemilu. Tapi masih sering di lakukan ya gimana ya, udah kaya budaya kalau di Indonesia mah kalau gak ada uang ya susah. Belum terpilih aja udah ngelanggar gimana udah jadi” jelasnya.
Bagi Faridi, simulasi untuk meminimalisir terjadinya praktik politik uang ini dimulai dari kesadaran diri sendiri, artinya masyarakat harus memahami ketika perbuatan Money Politics terjadi bukan hanya pelaku saja yang akan di pidana, tetapi penerima juga akan di pidana, jika pelaku di tahan 3 tahun , penerima juga di tahan 3 tahun. (DO/FZ/Newsroom)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar