TEMPAT IBADAH BUKAN TEMPAT BERKAMPANYE - Newsroom Fisip UNTIRTA

Breaking

Minggu, 04 Maret 2018

TEMPAT IBADAH BUKAN TEMPAT BERKAMPANYE

Reporter : Andhika Firman Agung
Redaktur : Fatimatul Zahra


Masjid Jami Al-Hidayah terletak di Komplek Ciceri Indah, Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang. Tempat dimana salah satu paslon walikota Serang 2018 diduga melakukan money politic. (AFA)
 

SERANG - Tepat pada tanggal 15 Februari 2017, masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, dimulai. Para Pasangan Calon (Paslon) berlomba-lomba mendapatkan perhatian masyarakat dengan berbagai cara.  Melihat antusiasme tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten mengeluarkan beberapa himbauan untuk semua Calon Bupati/ Wakil Bupati dan Calon Walikota/Wakil Walikota Provinsi Banten. Salah satunya adalah himbauan agar tempat ibadah tidak dijadikan tempat untuk berkampanye. Alasannya karena tempat ibadah ialah tempat yang suci, salah satu tempat dimana manusia berkomunikasi dengan Tuhan.  

Sekretaris MUI Provinsi Banten Mas Muis Muslih menjelaskan bahwa himbauan untuk tidak berkampanye di tempat ibadah bagi para paslon, rutin diterapkan setiap menjelang pilkada maupun pemilu.

“Pertama, kita sudah ada pakem, sudah kita buat format dari dulu bahwa kampanye itu memang ada batas-batasnya. Seperti tempat-tempat ibadah itu memang dilarang, tidak boleh untuk kampanye, apapun bentuknya,” ujar Muslih, Kamis (22/2).

Namun pada kenyatannya imbauan tersebut tidak dihiraukan. Ketika didatangi pada tanggal 24 Februari 2017, Nata, salah satu marbut Masjid Jami Al-Hidayah yang bertempat di kelurahan Sumur Pecung Serang, mengaku bahwa Masjidnya  pernah didatangi oleh salah satu calon walikota  beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan calon walikota Serang tersebut mengikuti salah satu pengajian rutin Masjid Jami Al-hidayah sembari membawa beberapa makanan dan memberikan sejumlah uang untuk kas masjid.

“Ikut pengajian Dia. Istilahnya ga ikut saja lah, dianya memang sengaja. Namanya kalau ada orang keperluan ya pasti ngasih makanan, kan biar dipilih,” tutur Nata.

Selain imbauan dari MUI, tidak berkampanye di tempat ibadah juga merupakan larangan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 12 Tahun 2017 pasal (6) ayat 3, poin d yang menjelaskan bahwa tempat Ibadah dan tempat pendidikan dilarang untuk melakukan kampanye.  

Makmun Murod selaku anggota Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) & Organisasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Serang, menjelaskan jika ditemukan peserta pilkada yang melakukan kampanye di tempat ibadah, sanksi berupa diskualifikasi dapat dilakukan jika terdapat bukti-bukti yang jelas.

“Ya berat, makannya sejak awal-awal kita sudah sosialisasikan kepada tim kampanye dan kepada yang bersangkutan, bahwa money politic itu tidak boleh. Kita berharap bahwa   Pilkada Kota Serang 2018 ini berjalan dengan tertib, aman, damai, dan berintegritas” ungkapnya (22/2).

Kampanye Pilkada Serentak  berakhir pada tanggal 23 Juni 2018. Dengan rentang waktu yang panjang, baik panitia pelaksana maupun peserta kedepanya diharapkan mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat sebelumnya agar tidak ada satupun pihak yang dirugikan.(AFA/FZ/NEWSROOM)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar