Emansipasi Hari Kartini dan TKI Perempuan - Newsroom Fisip UNTIRTA

Breaking

Selasa, 24 April 2018

Emansipasi Hari Kartini dan TKI Perempuan

Reporter : Ari Septiahadi
Redaktur : Mulyani Pratiwi






(Tampak depan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Serang)

SERANG - Hari Kartini diperingati pada tanggal 21 April setiap tahunnya. Menurut salah seorang mahasiswa teknik metalurgi Institut Teknologi Bandung, Ayu (19), menyatakan bahwa momen hari kartini seharusnya dijadikan sebagai peringatan bahwasanya perempuan perlu diapresiasi dan tidak dipandang rendah dalam kehidupan sehari-hari. Kini, kaum perempuan bisa bekerja dan banyak pekerjaan yang bisa dijadikan profesi, meski beberapa di antaranya masih memiliki stigma. Salah satunya adalah perempuan yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Keberanian mengambil risiko untuk bekerja ke luar negeri merupakan bagian dari emansipasi yang masih harus diperjuangkan.
Nuryati Solapari (49), seorang mantan TKI yang kini telah bergelar doktor mengatakan terdapat ketidakadilan terhadap TKI perempuan semenjak pra-penempatan. Salah satu yang paling menonjol adalah ketika para calon TKI berada di tempat penampungan. Menurutnya segala keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh penampungan menunjukkan ketidakadilan. Hal itu dikarenakan jumlah perempuan biasanya lebih banyak dari laki-laki, namun jumlah fasilitas untuk keduanya tetap sama. Calon TKI perempuan yang akan bekerja di sektor informal, seperti asisten rumah tangga misalnya, akan melakukan semua pekerjaan asisten rumah tangga di penampungan.
“Artinya ada beban ganda bagi calon TKI perempuan. Kalau laki-laki kan tidak ada, tidak diberikan beban itu,” ujarnya ketika ditemui di Kantor KPU Provinsi Banten, Minggu (22/4).
Dari data yang dipublikasikan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) secara keseluruhan ada 261.820 warga Indonesia yang tercatat bekerja di luar negeri selama tahun 2017. Pekerja migran tersebut 70% di antaranya adalah perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikannya didominasi oleh lulusan bangku sekolah dasar sekitar 38%.
Hal ini menimbulkan stigma terhadap TKI yang erat dengan kemiskinan dan kebodohan. Ini menunjukkan sebuah kelemahan pemerintah dalam hal akses pendidikan bagi masyarakat. Bagi Gadis Ayas (20), seorang mahaiswa sekaligus karyawan swasta, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap lapangan pekerjaan untuk warganya khususnya perempuan yang berpendidikan rendah. Setidaknya memberikan keterampilan dan peluang usaha bagi mereka agar jumlah TKI khususnya perempuan semakin berkurang.
Di samping itu, menurut Nuryati, sebenarnya ada program kejar paket bagi para purna TKI. Dan kini, tak sedikit TKI yang berkuliah di negara tempatnya bekerja dan pulang membawa ijazah. Dengan menunjukkan prestasi yang diraih para buruh migran dapat mengurangi stigma masyarakat terhadap mereka. Menurut ibu empat anak ini, penyeimbangan berita dari media juga diperlukan untuk menghilangkan stigma terhadap buruh migran.
“Selama ini berita itu kan selalu menyudutkan TKI khususnya perempuan. Karena sebetulnya kekerasan yang terjadi tidak hanya menyangkut kepada perempuan, tetapi laki-laki juga. Namun, karena medianya yang lebih mem-blow up perempuan, secara otomatis stigma itu jatuh kepada kaum perempuan,” ucapnya.
Peran pemerintah merupakan hal penting yang sangat dibutuhkan dalam melindungi buruh migran. Seperti upaya-upaya perlindungan dan pelayanan terhadap pekerja migran yang harus terus ditingkatkan. Belum lama ini pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Meski terkesan terlambat memperbaharui undang-undang, setidaknya pemerintah memiliki progres dalam memperbaiki kinerjanya melayani para buruh migran. Dan kinerja tersebut harus bisa ditingkatkan untuk seterusnya. (AS/ESW/Newsroom)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar