Kebablasan Berpendapat di Media Sosial, Regulasi atau Emosi? - Newsroom Fisip UNTIRTA

Breaking

Selasa, 08 Mei 2018

Kebablasan Berpendapat di Media Sosial, Regulasi atau Emosi?

Reporter : Ari Maulana
Redaktur : Mulyani Pratiwi








( Ilustrasi foto oleh: Ari )

SERANG – Minggu (29/4) lalu, sebuah video viral di jagat maya. Dianggap sebagai intimidasi oleh sekelompok orang terhadap seorang ibu bersama anaknya di Car Free Day (CFD) Jakarta. Pihak yang dianggap melakukan tindak intimidasi tersebut, mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden, sementara pada kaus si ibu bertuliskan #DiaSibukKerja. Kedua tagar tersebut, digunakan sebagai ekspresi oleh segelintir masyarakat di media sosial menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Mayoritas masyarakat terpecah menjadi dua golongan. Antara mereka yang puas dengan kinerja pemerintah, dan yang tidak puas serta menginginkan pergantian presiden.
Media sosial merupakan ruang publik yang dapat dijadikan suaka untuk berekspresi. Namun, tetap ada batasan yang tak boleh dilewati. Pemerintah harus cekatan dalam membuat atau mengubah regulasi. Meski beberapa poin dalam UU ITE sudah ada yang direvisi, bukan berarti pemerintah lepas tangan untuk mengawasi. Masyarakat pun seharusnya berekspresi dan menanggapi tanpa menggunakan emosi.
Sementara media sosial dapat dijadikan ruang baru dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat. Kendati demikian, tak sedikit pula orang yang harus berusan dengan hukum karena mengekspresikan pendapatnya melalui media sosial.
Padahal Indonesia sebagai negara konstitusional menjamin warganya dalam mengekspresikan pendapat di muka umum. Secara tertulis, undang-undang yang menjamin kebebasan berpendapat di antaranya yaitu, Pasal 28F UUD 1945, dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta UU tentang Hak Asasi Manusia.
Meski sudah dijamin oleh negara, kebebasan berpendapat tetap memiliki batasan. Seperti yang diungkapkan Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo, dikutip dari laman Republika, bahwa kebebasan berpendapat di media mana pun tidak pernah sebebas-bebasnya tanpa batasan dan etika.
"Kebebasan berpendapat dibatasi oleh hak-hak orang lain untuk diperlakukan secara layak dan adil, hak-hak setiap orang untuk mendapati ruang publik yang beradab dan menyejukkan," kata Agus dalam siaran persnya, pada maret dua tahun silam. (Newsroom/AS/ESW)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar