Transformasi Pers Di Indonesia

Reporter : Ghea Yustika
Redaktur : Mulyani Pratiwi

Ilustrasi kebebasan seorang pers ketika mencari informasi

 dengan menggunakan tanda pengenal pers

(source : google)

SERANG – Hari ketiga bulan Mei, diperingati sebagai hari kebebasan pers di dunia. Apa kabar kebebasan pers di Indonesia? Jika pada saat orde baru kebebasan pers dibungkam oleh tatanan politik pada masa itu, lalu bagaimana nasib pers dengan kebebasannya pada masa kini?

Seperti yang dikutip dalam berita harian OkeZone seorang tokoh pers, Atmakusumah Astraatmadja menceritakan tentang sejarah pers di Indonesia.

“Hampir 50 media beraliran kiri, komunis, Soekarnois, dan marhaenis diberedel Soeharto saat peralihan kepemimpinan. Itu terus dia lakukan sampai 1994 dan puncaknya dia mundur karena didemo besar-besaran,” jelasnya ketika menceritakan mengenai pers di masa orde baru.

Atma mengatakan puncak kegembiraan pers di Indonesia terjadi pada era reformasi, pada saat itu pula lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satu tanda kebebasan pers di Indonesia muncul, yakni dengan dilandaskannaya undang-undang tersebut. undang-undang yang berisikan larangan segala bentuk pemberedelan, penghentian siaran apalagi penutupan kepada media.

Kebebasan pers yang terbuka lebar saat era reformasi diakui oleh Rifa Nadia, seorang mantan jurnalis Okezone. Ia menjelaskan bahwa semakin banyak media massa lahir pada saat itu karena mudahnya mendapatkan perizinan.

“Setelah reformasi, perkembangan pers mengarah ke digital. Karena itu, saat ini, perusahaan media massa online amat banyak. Namun sebagian besar dari media itu mengusung orientasi gaya hidup karena lebih profitable.” Tambah Nadia ketika menjelaskan mengenai perbedaan pers saat reformasi dan sekarang (6/5).

Perempuan yang sudah terjun di dunia pers selama 8 tahun ini mengatakan bahwa persamaan media dari masa ke masa adalah ketika peran pers sebagai ‘anjing penjaga’ yang mulai kendur ketika kebertahanan media yang disokong oleh pemodal kuat yang tidak jarang mereka adalah pegiat politik.

“Suatu media tidak akan membahas tuntas kasus skandal yang menyangkut si pemilik dan kroni-kroninya. Namun bisa jadi kasus itu dikupas habis-habisan oleh media pesaing, yang pemiliknya juga bersaing dalam ranah politik.” Uparnya.

Ketika melihat realitas yang ada dan dikaitkan dengan teori pers menurut Wilbur Schramm, Nadia meyakini bahwa saat ini keadaaan pers Indonesia mengacu kepada point ketiga yaitu pers Libertarian.

“Orang memilih sumber informasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Orang-orang memiliki independensi dalam menentukan media mana yang menjadi rujukan. Di saat yang sama, media massa juga makin berorientasi profit dan kepentingan si pemilik modal.” Paparnya.

Menjadi lebih humanis, makin giat menjalankan fungsi edukasi, serta bertanggung jawab secara sosial.  Itulah yang ia harapkan kedepannya untuk para pers di Indonesia. (Newsroom/GY/ESW)